Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginstruksikan kepada seluruh jajaran dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memantau dan mengevaluasi kontraktor yang mengerjakan sumur rembesan atau vertical drain di setiap titik. Anise mengimbau para pegawainya, khususnya Layanan Sumber Daya Pemerintah (SDA) Pemprov DKI, untuk konsisten menindak kontraktor sesat yang menimbulkan masalah dalam pembangunan sumur rembesan.
“Tentu kami akan bertindak tegas jika terjadi permasalahan melalui mekanisme penalti terhadap kontraktor terkait jika terdapat penyimpangan,” ujar Anies dalam keterangannya, Minggu (5/12/202) dilansir beritasatu.com.
Anies meminta Dinas SDA segera memanggil para kontraktor yang terlibat dalam proyek pembangunan sumur resapan agar dievaluasi dan tidak perlu segan untuk diberikan sanksi jika tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Menurut Anies, hal ini penting sehingga sumur resapan dibangun sesuai dengan standar.
“Lakukan segera dan panggil semua yang terlibat dalam pembangunan drainase vertikal, termasuk para pelaksana atau kontraktor dan beri mereka pesan tegas agar proses pengerjaan drainase vertikal (sumur resapan) sesuai dengan standar, sehingga berfungsi optimal,” kata Anies.
Selain itu, Anies juga minta agar pembangunan atau pembuatan sumur resapan tidak mengganggu kepentingan umumnya. Apalagi, kata dia, sampai membahayakan orang lain.
“(Pengerjaan Sumur resapan) tidak (boleh) mengganggu kepentingan umum, terutama jangan sampai membahayakan orang lain,” tegas Anies.
Diketahui, pembangunan dan keberadaan sumur resapan sebagai satu upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mengendalikan banjir mendapat sorotan publik belakangan ini. Bahkan, DPRD DKI Jakarta bersuara lantang terhadap sumur resapan yang dinilai tidak efektif, sementara miliaran rupiah dana dari APBD DKI sudah digelontorkan untuk membangun drainase vertikal tersebut.
Sorotan ini antara lain, pembangunan sumur resapan yang membuat jalan rusak dan bergelombang, mengganggu pengguna jalan. Terdapat juga sumur resapan di beberapa titik yang tiba-tiba ambles. Selain itu, terdapat sumur resapan yang rusak justru ditutup dengan aspal dan pot bunga. Lantaran dinilai tidak efektif, DPRD DKI pun menghapus atau mencoret anggaran sumur resapan dari APBD DKI Jakarta Tahun 2022.(*/cr2)
