Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P Nugroho mengingatkan Pemprov DKI Jakarta bahwa posisinya belum aman dari penyebaran Covid-19 kalau cakupan vaksinasi Covid-19 di daerah-daerah penyangga belum semasif di Jakarta. Menurut Teguh, meskipun Jakarta sudah mencapai target sasaran vaksinasi, namun belum efektif jika daerah penyangga cakupan vaksinasinya masih rendah.
Daerah penyangga tersebut antara lain Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Tangsel dan Tangerang (Bodetabek).
“Jakarta belum aman kalau Bodetabek belum mencapai herd immunity (kekebalan kelompok). Jadi, hitungan herd immunity sebaiknya pakai wilayah aglomerasi karena Bodetabek sangat terkait satu sama lain,” ujar Teguh di Jakarta, Senin (23/8/2021).
Karena itu, kata Teguh, Pemprov DKI Jakarta dan Bodetabek perlu berkoordinasi satu sama lain untuk melakukan sinkronisasi dan pembersihan data-data warga yagn sudah divaksin. Hal ini, kata dia, dilakukan untuk mengetahui secara detail data-data warga masing-masing daerah yang sudah divaksin khususnya warga Bodetabek yang selama ini mengikuti vaksinasi di Jakarta.
“Pembersihan data ini akan ‘merugikan’ Jakarta dari sisi angka pencapian dan menaikkan jumlah warga tervaksin di daerah penyangga, tetapi sekali lagi, jumlah vaksin bukan bagian dari kontestasi daerah untuk berlomba-lomba menaikkan kuantitas angka vaksinasi, namun yang terpenting adalah tercapainya herd immunity di semua daerah aglomerasi,” jelas Teguh.
Selain itu, Teguh, mendorong secara khusus kepada Pemprov DKI Jakarta untuk fokus pada vaksinasi Covid-19 bagi warganya walaupun mendapat kemewahan jumlah vaksin yang melimpah. Pasalnya, masih terdapat kurang lebih 3 jutaan warga DKI Jakarta yang belum divaksin Covid-19.
“Pemprov DKI Jakarta juga perlu mengubah strategi vaksinasi, tidak lagi dengan serbuan vaksinasi atau pendaftaran online, tetapi vaksinasi berbasis RT-RW. Pemprov DKI Jakarta harus memberdayakan RT-RW atau kader dasawisma untuk melakukan pendataan secara akurat terkait warga-warga yang belum divaksin, untuk diajak dan diedukasi agar segera vaksinasi,” imbuh dia.
Lebih lanjut, Teguh juga mendorong pemerintah pusat khususnya Kementerian Kesehatan (Kemkes) untuk melakukan distribusi vaksin secara proporsional dan merata di wilayah aglomerasi Jabodetabek agar herd immunity benar-benar efektif mencegah penularan. Menurut dia, tidak boleh ada ketimpangan dan diskrimasi distribusi vaksin Covid-19 antara Jakarta dengan daerah-daerah penyangga.
“Biarkan warga penyangga di urus oleh pemerintah daerahnya masing-masing, sehingga mereka juga bisa membuat program vaksinasi yang lebih mudah diakses seperti di puskesmas-puskesmas wilayah mereka karena jumlah vaksinnya memadai dan tidak harus pergi ke Jakarta untuk mendapat vaksin. Jika Jakarta memiliki kelebihan vaksin, sebaiknya diarahkan untuk wilayah non-aglomerasi,” pungkas Teguh. (*/cr2)
Sumber: banten.siberindo.co
