Duta Besar Afghanistan untuk PBB telah mengundurkan diri dari rencana pidato di hadapan para pemimpin dunia di Majelis Umum pada Senin (27/9/2021).
Seperti dilaporkan Al Jazeera, Ghulam Isaczai, yang mewakili pemerintahan presiden Ashraf Ghani yang digulingkan bulan lalu, karena menentang Taliban dengan pidato. Tapi nama Isaczai dihapus dari daftar pembicara.
“Kami telah menerima informasi bahwa Negara Anggota [Afghanistan] menarik partisipasinya dalam Debat Umum yang dijadwalkan hari ini,” ujar Monica Grayley, juru bicara presiden majelis kepada Al Jazeera.
Al Jazeera tidak dapat menghubungi Isaczai atau misi Afghanistan untuk PBB meskipun ada upaya berulang kali.
Kepada kantor berita AFP, Grayley sebelumnya mengatakan bahwa misi Afghanistan untuk PBB tidak memberikan alasan penarikan itu.
Langkah itu dilakukan di tengah persaingan klaim untuk kursi PBB di Afghanistan di New York setelah Taliban merebut kekuasaan bulan lalu.
Presiden Ghani melarikan diri dari negara itu setelah Taliban merebut kembali Afghanistan 20 tahun setelah dilengserkan dari kekuasaan dalam invasi militer pimpinan Amerika Serikat.
Pekan lalu, Menteri Luar Negeri Taliban, Amir Khan Muttaqi meminta kesempatan untuk berpidato di pertemuan para pemimpin dunia di PBB. Dia menominasikan juru bicara kelompok yang berbasis di Doha, Suhail Shaheen sebagai duta besar Afghanistan untuk PBB.
Isaczai belum mengomentari pembatalan tersebut.
Pada tanggal 20 September, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menerima surat yang ditandatangani oleh Muttaqi. Surat menyatakan bahwa Presiden Ghani sudah “digulingkan” dan bahwa negara-negara di seluruh dunia “tidak lagi mengakui dia sebagai presiden”.
Oleh karena itu, Isaczai tidak lagi mewakili Afghanistan, tambah Muttaqi dalam surat itu.
Selama pemerintahan Taliban antara tahun 1996 dan 2001, PBB telah menolak untuk mengakui pemerintahnya. Sebaliknya, itu memberikan kursi Afghanistan kepada pemerintahan Presiden Burhanuddin Rabbani sebelumnya.
Taliban mengatakan ingin pengakuan internasional dan bantuan keuangan untuk membangun kembali negara yang dilanda perang. Tetapi susunan pemerintahan baru Taliban telah menimbulkan dilema bagi PBB.
Beberapa menteri sementara Taliban ada dalam daftar hitam PBB tentang “teroris dan penyandang dana terorisme” internasional. Taliban menuduh AS melanggar Perjanjian Doha 2020, karena menuntut agar para pemimpinnya dikeluarkan dari daftar “teror”. (*/cr2)
Sumber: beritasatu.com
