KALSEL.SIN.CO.ID – Komisi XI DPR RI menyepakati Asumsi Dasar Ekonomi Makro, Sasaran Pembangunan, dan Indikator Pembangunan dalam Rancangan APBN Tahun Anggaran 2027. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun dalam Rapat Kerja hari ini bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Pejabat Sementara Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan perwakilan Kepala BPI Danantara.
“Alhamdulillah dengan semua proses yang ada, kami telah menyepakati dan kesimpulan rapat saya nyatakan disetujui,” ucap Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun di Kompleks DPR RI pada Rabu (2/9).
Dalam Rapat Kerja tersebut, Komisi XI menyepakati berbagai indikator dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro. Di antaranya pertumbuhan ekonomi yang ditarget sebesar 6,0 % (yoy), laju inflasi 2,5% (yoy), nilai tukar rupiah: Rp17.500 per dolar AS, dan suku bunga SBN 10 tahun: 6,9 persen.
Selain itu, Komisi XI juga menyetujui sejumlah sasaran dan indikator pembangunan seperti Tingkat Kemiskinan 6,0%-6,5%, Tingkat Kemiskinan Ekstrem 0%-0,5%, Rasio Gini 0,360-0,365, Tingkat Pengangguran Terbuka 4,30%-4,87%, Indeks Modal Manusia: 0,575, Indeks Kesejahteraan Petani 0,8038, Nilai Tukar Petani 126-128, dan Nilai Tukar Nelayan 106-110.
Sementara, Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal sebesar 40,81%, Penciptaan Lapangan Kerja Baru ditargetkan mencapai 2,57 juta-3,49 juta orang, GNI per Kapita US$5.800-5.840 atau 98,54-99,22 juta rupiah, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 76,84.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi XI DPR RI atas dukungan solid dalam rangkaian pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN tahun 2027 yang telah berjalan dinamis dan konstruktif.
Menurutnya, upaya tersebut menghasilkan komitmen kuat untuk mendorong arah kebijakan fiskal tahun 2027 menjadi semakin efektif untuk akselerasi pertumbuhan dan kesejahteraan. Ia menambahkan, seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai dalam Rapat Kerja akan ditindak lanjuti dan dipedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027.
“Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerja sama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,” pungkasnya.(***)
