Jakarta – Presiden Jokowi dalam rapat Kabinet pada Rabu 17 November 2021 memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mempercepat realisasi belanja APBD, terutama di daerah-daerah yang daya serap belanjanya rendah. Pesanan khusus ini akan membantu pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun 2021 sebesar 5%. Target ini menghadapi tantangan yang cukup berat karena pada triwulan III-32021, Indonesia turun sebesar 3,51% (yony). Maka peningkatan kecepatan APBD menjadi salah satu kunci untuk mengatasinya.
Tito kemudian bergerak cepat. Mantan Kapolri ini memerintahkan jajarannya untuk melakukan anev APBD se Indonesia secara mingguan, khususnya melakukan atensi dan fasilitasi bagu daerah2 dengan serapan rendah. Rakor mingguan pertama anev (analisa dan eveluasi) dilakukan hari ini, Senin 22/11/2021, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hadir secara zoom seluruh gubernur, bupati/wali kota, sekretaris daerah, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD dan Inspektorat Pusat dan Daerah. Turut hadir mendampingi Tito juga PLH Dirjen Keuangan Daerah Agus Fahtoni dan seluruh jajaran eselon 1 Kemendagri dilansir beritasatu.com.
“Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah diperlukan untuk mendorong percepatan realisasi belanja APBN dan APBD. Ini penting untuk mencapai target ekonomi akhir tahun mengingat kontraksi ekonomi dampak Covid-19” kata Tito, dalam keterangan yang diterimaBeritasatu.com, Selasa (23/11/2021).
Tito memaparkan, hingga 19/11/2021 jam 20:00 WIB dari 366 laporan APBD kabupaten yang dianalisis oleh Kemendagri, terdapat 20 Kabupaten dengan persentasi realisasi belanja terkecil. “Ini sudah mau akhir tahun, masih ada Kabupaten dengan realisasi belanja bahkan di bawah 40% seperti Kabupaten Mahakam Uku, Kabupaten Membrano Raya, Yalimo dan Tolikara” ungkap Tito.
Tito kemudian memaparkan data lengkap potret realisasi pendapatan dan belanja APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota 2021.
Per 19/11/2021, rata rata realisasi pendapatan APBD Provinsi adalah 78,78%, Kota 76 % dan Kabupaten 74%.
Bila dibandingkan dengan realisasi belanja, angka menunjukkan tren melemah di belanja. Untuk provinsi realisasi belanja hingga 19/11/2021 adalah 65,12%, kabupaten 61, 15% dan bahkan realisasi belanja APBD Kota hanya 59,08%. Padahal sisa waktu anggaran tinggal hanya 1 bulan. Karenanya, Mendagri Tito, pada kesempatan rakor tersebut, mendorong gubernur, bupati dan wali kota agar menggenjot belanja daerah yang sebagai faktor pengungkit pertumbuhan ekonomi mengingat dampak Covid-19 yang sangat signifikan terhadap aneka sektor perekonomian termasuk UMKM.
“Belanja pemerintah dapat menambah uang beredar di daerah yang kemudian mendorong produksi dan konsumsi” ungkap Tito.
Sebagai langkah percepatan realisasi APBD, disamping memerintahkan gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengidentifikasi proyek-proyek APBD yang memiliki pagu besar, Mendagri Tito juga meminta para sekretaris daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemda (TAPD) melakukan pengendalian anggaran minimal 2 kali dalam seminggu terhadap realisassi APBD di daerahnya masing-masing.(*/cr2)
